mEry’S bLo9

PEYELENGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH AKAN DITARIK DARI PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN KE PEMERINTAH PROPINSI

Posted on: 24 April 2009

Adanya Rencana Peraturan Pemerintah  (RPP) tentang  Pembagian Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota /Kabupaten  khususnya dalam bidang pendidikan. sebagai pengganti PP No 25 tahun 2000 . Dalam RPP tersebut disebutkan bahwa pemerintah Kota kabupaten berwenang untuk menyelengarakan  pendidikan dasar  (SD/MI,SMP/MTs) sedangan pemerintah Propinsi menyelengarakan  pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK). RPP tersebut sebagai turunan dari UU No 32  tentang Pemerintahan Daerah . Atas dasar UU 32 tersebut maka dijadikan  landasan  baik pemerintah propinsi maupun kota/kabupaten mempunyai kewenangan dalam mengelola pendidikan  oleh kerena itu pemerintah pusat  rencanannya akan mengalihkan kewenangan  penyelengaraan pendidikan menengah kepada pemerintah propinsi. termasuk pengelolaan, pembiayaan dan personal.
Bedasarkan hasil analisis FGII di daerah Kota/kabupaten terjadi pro dan kontra mengenai rencanan RPP tersebut. beberapa pejabat pemerintah kota/kabupaten ada yang ketakutan akan berkurangnya Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pemerintah pusat apabila sebagian kewenangannnya di tarik ke pemrintah propinsi  namun dilain pihak apabila pemerintah Propinsi tidak mengelola pendidikan maka APBD 20 % untuk sektor pendidikan malah tidak akan terserap. Selain itu ada beberapa guru dan kepala sekolah yang trauma masa lalu ketika masa orde baru ketika pendidikan menengah di kelola pemerintah propinsi adanya kesulitan pengurusan kenaikan pangkat atau merebaknya kolusi dalam pengurusan mutasi guru antara kota/ kabupaten atau adanya guru/kepala Sekolah yang kritis dihukum dengan dimutasikan ke daerah terpencil di kabupaten lain.
Sementara dilain pihak pemerintah pusat sudah menyiapkan regulasi yang mengarah terhadap pembagian kewenangan penyelengaran pendidikan tersebut  diantarnya :
1. Dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  pasal 16 ayat (3) disebutkan Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). demikian juga pada pasal 24 ayat (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Sedangakn pada ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
2. Demikian pula dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru yang dalam waktu dekat akan diundangkan pada Pada pasal 12  ayat (11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat, dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
Pada pasal 17 ayat (1) disebutkan Pembagian beban antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menanggung tunjangan profesi adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah menanggung 60% (enam puluh persen) dari seluruh beban tunjangan profesi dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
b. Pemerintah Provinsi menanggung 40% (empat puluh persen)  dari seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di daerahnya dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
c. Pemerintah Kabupaten/Kota menanggung 40% (empat puluh persen)   dari seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di daerahnya dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Dalam Rancanagn Peraturan Pemerintah(RPP) tentang  Pendanaan Pendidikan  juga pemerintah akan membebankan biaya pendidikan kepada pemerintah daerah pada pasal 18 ayat (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab bersama (pada pendidikan menengah) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dan Pemerintah Daerah 35% (tiga puluh lima persen) dari kebutuhan pendanaan investasi sarana dan prasarana selain lahan untuk satuan pendidikan, dan sisanya dibebankan pada kontribusi masyarakat yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 23 ayat (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab bersama (pada pendidikan  menengah) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah), Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dan Pemerintah Daerah 35% (tiga puluh lima persen) dari kebutuhan pendanaan operasi nonkepersonaliaan satuan pendidikan, dan sisanya dibebankan pada kontribusi masyarakat yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan dikeluarkannya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan adanya Renacan peraturan pemerintah tentang Guru dan Pendanaan Pendidikan maka pemerintah kota/kabupaten harus memperhitungkan beban yang akan ditanggung  APBD kota/kabupaten  apabila tetap akan mempertahankan pendidikan menengah. Selama ini  sebelum adanya  UU Guru dan Dosen dan RPP Guru. Pemerintah kota/kabupaten  sangat bervariasi dalam memberikan  Tunjangan Daerah selain gaji  bagi guru PNS, ada yang mampu memberikan sebesar gaji pokok, ada juga yang belum mampu memberikan karena pendapatan daerahnya kecil. Oleh kartena itu FGII menghimbau kepada pemerintah Propinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk mengakomodir terlebih dahulu aspirasi dari para Guru SMA/MA. dan SMK. sebelum RPP pembagian kewenangan pemerintah propinsi dan Kota/.kabupaten diundangkan sehingga bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat..Menurut informasi rencananya pemerintah pusat akan mengundangkan RPP Pembagiam kewenangan tersebut paling lambat tahun 2007 dan realisasinya selambat-lambatnya pada APBN dan APBD tahun 2008.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Yugo: Wuihhh...wuihh.....Berat berat Boooo..artikelnyaaaaa... artikel nya Btw nulis ndiri nehh ???? wah kayanya saya agak sedikit merinding nehh dengernya
  • wulan: menarik pembahasan tentang anak usia dini, tapi sebagai pengajar di PAUD sering dituntut oleh orang tua atau wali murid. Mereka ingin anak mereka bisa
  • edi kurniawan: komandan,. aku pengen bimbingan ya dan...............
%d blogger menyukai ini: